kawal pemlu.org

Minggu lalu, saya ditanya sama wartawan Reuters soal Open Data gara-gara situs kawalpemilu.org. Situs KawalPemilu.org memang adalah sebuah inisiatif luar biasa yang memberikan cerita menakjubkan soal kegunaan “Open Data” (masih pakai tanda kutip karena sebenarnya yang dilakukan KPU adalah membuka dokumen, bertindak transparan, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi definisi Open Data).

Anyway, gara-gara pertanyaan wartawan itu, saya jadi banyak membuka dan membaca beberapa informasi terkait dengan perkembangan Open Data terutama di Indonesia dan Filipina sekaligus menelusuri apa yang selama ini dilakukan di SEATTI, tempat saya bekerja.

Kemudian, saya jadi ingin mencatat beberapa perkembangan terkait dengan Open Data dan mencoba mencari jawaban, contoh-contoh inspiratif yang secara langsung bisa menjawab pertanyaan: setelah ada Open Data, lalu buat apa? Apa insentif yang paling mumpuni bagi institusi publik untuk bisa menyediakan data?

Tulisan ini adalah perjalanan saya mencari jawaban sehingga belum selesai. Kalau ada diskusi dalam tulisan ini termasuk beberapa jawaban dari pembaca blog terkait dengan kegunaan Open Data, that would be good. Oh ya, karena saya kerja di Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina, saya akan fokus di dua negara ini ya.

Konteks: Indonesia dan Filipina

Open Data Philippines

Open Data Philippines

Sesungguhnya, kendati malu-malu, Indonesia sudah mempunyai Open Data Portal. Saat diumumkan dalam OGP Asia Pacific Regional Conference bulan Mei tahun ini, Pak SBY memang tidak bilang “Open Data Portal” tapi menyebutnya dengan, “Indonesia Data Portal”. Malu-malu, karena sekarang urlnya masih bersama UKP4. Kalau Indonesia malu-malu sebut Open, hal ini berbeda dengan Filipina. Mereka sudah buka data dengan jelas di data.gov.ph bahkan sudah membuat roadmap terkait dengan Open Data.

Setelah dibuka, lalu apa? Implementasi Open Data –dalam konteks tulisan ini adalah Open Data yang disediakan pemerintah– adalah perjalanan yang penuh tantangan.

Tantangan pertama datang dari penyedia data. Apa insentif yang bisa diberikan kepada penyedia data, dalam hal ini pemerintah saat menjalankan Open Data? Implementasi Open Data mensyaratkan adanya perubahan proses bisnis yang cukup serius di internal mereka. Memangnya mudah menyediakan data dalam format tertentu juga melakukan pembaruan secara berkala?

Lalu apa untungnya buat Pemerintah, sang penyedia data?

Waktu saya ikut diskusi tentang Open Data di IGF 2013, rata-rata negara macam Eropa dan Amerika memang masuk dengan pendekatan ekonomi. Monetizing Open Data dan bagaimana keterbukaan ini bisa menjadi salah satu pemicu untuk memajukan ekonomi, terutama perusahaan-perusaan lokal/ nasional. Guardian pernah menuliskan sebuah studi yang mencoba menjawab bagaimana perusahaan di Amerika menjadikan data sebagai bagian dari mereka melakukan inovasi, membuat produk dan jasa layanan terkini buat konsumen mereka. (lengkapnya cek di http://www.opendata500.com/).

Bagaimana kalau di Indonesia atau Filipina?

Riset dari Web Foundation bilang bahwa kalau di Indonesia, penggunaan Open Data biasanya digunakan dalam perspektif mendorong proses transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di Filipina? Saya belum baca hasil riset terkait Filipina –dan SEATTI tertarik untuk mulai melakukan riset terkait Open Data disana. Tetapi rasanya, tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Seperti Indonesia, Filipina membuka data karena negara itu adalah pendiri Open Government Partnership. Ada keterkaitan antara keinginan untuk membuat data terbuka agar berjalan proses yang transparan dan kemudian akuntabel di pemerintah Filipina.

Dua negara ini punya satu institusi yang ditunjuk menjadi “motor” dalam implementasi Open Data. Di Filipina, implementasi itu “dipimpin” oleh Department of Budget Management. Departmen ini relatif kuat dibanding Indonesia yang memilih UKP4 sebagai motornya. Setelah pemerintah SBY, saya tidak tahu apakah UKP4 masih akan diteruskan.

Tapi pilihan siapa yang menjadi “motor” bukanlah jaminan. Ketika saya ngobrol dengan beberapa teman di Filipina, terutama dari kalangan pemerintah, mereka juga sedang mencari jalan untuk bisa menjual ide Open Data ini di kalangan mereka sendiri.

Lalu, apa untungnya punya Open Data?

Sepertinya, memang Open Data bisa dimulai dari perspektif untuk menekan angka korupsi. Memulai proses yang transparan di pemerintah agar semua bisa dilihat secara terbuka oleh rakyatnya. Hal ini memang mensyaratkan adanya interaksi, dialog antara supply and demand.

Logika sederhananya, apa yang disediakan pemerintah lalu disambut oleh masyarakat lalu terjadi proses dialog yang konstruktif. Mirip seperti kawalpemilu.org lah. Ada shared vision antara institusi publik dengan rakyatnya atas suatu isu yang memang sungguh penting bagi negara.

Seorang teman yang baru menyelesaikan risetnya soal penggunaan Open Data di beberapa provinsi di Filipina menyatakan bahwa pengguna terbanyak sebenarnya adalah perusahaan yang akan maju tender. Karena sekarang pemerintah Filipina banyak menggunakan sistem e-procurement, jadi mau tidak mau, ya harus piawai dengan itu. Tetapi apakah itu langsung menjamin proses yang akuntabel? Itu lain ceritanya.

Memang dibutuhkan kreatifitas agar dialog gara-gara Open Data ini ada. Misalnya yang saya tahu dan terlibat adalah beberapa event Hackathon (diantaranya Jakarta Open Data Challenge Hackathon atau HackJak) atau the act upon Open Data dalam budget seperti yang dibuat oleh Web Foundation bisa dilakukan.

Tapi cerita ini belum selesai. Apakah ada dari pembaca blog yang bisa sharing soal implementasi Open Data di tempatnya masing-masing?