Belakangan ini ramai di twitter soal isu filtering situs porno yang dilakukan oleh Kominfo bekerjasama dengan penyelenggara jasa Internet besar seperti Bakrie Telecom, Indosat, Indosat Mega Media, Telkom, Telkomsel, dan XL Axiata dan lain-lain (see: kominfo.go.id)

Perdebatan utama adalah soal para penyelenggara jasa Internet itu harus comply dengan UU ITE yang memang memuat hal-hal yang dilarang ada di Internet sementara ada pihak lain yang menganggap bahwa proses filter itu tidak efektif karena Internet terlalu global dan filter hanya akan menutup di satu tempat tetapi dari tempat lain bisa dibuka.

Saya di pihak yang menganggap proses filter yang diinisiasi (atau dipaksa) dari pemerintah itu tidak efektif, apalagi kalau tidak dibarengi dengan upaya terstruktur lain dari pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya untuk mengembangkan media literacy –yang istilah mas Anton Birowo disebut sebagai pembangunan karakter bangsa–, upaya untuk menstimulasi konten positif dan diskusi yang nyaman antara sektor bisnis dengan
pemerintah.

Saya percaya pada ide bahwa Internet itu harus ada punya sistem governance. Hanya saja, muaranya tidak dari government. Karena memang Internet begitu luas dan global sehingga upaya single dari pemerintah tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, upaya self regulation yang dibarengi dengan upaya media literacy harus
dijalankan oleh semua pihak yang terkait, ada pemerintah, komunitas, bisnis, primary content provider, orang tua, pendidikan dan lain-lain. Tidak cukup hanya dengan filter.

Saya mendasari argumen saya atas tiga prinsip human rights yang terkait dengan expressions dan internet ini. Yaitu Article 12 tetang Privacy dan Article 19 yang terkait dengan Freedom of opinion dan Freedom of expression. Tentu saja kemudian ada covenant yang lebih detail mengatur soal kebebasan ini.

Saya rasa sumber perdebatan karena dari pihak pemerintah dan beberapa bagian dari civil society berasal dari dua stand point yang jauh berbeda. Satu pihak berada di poin dimana sebagian rakyat dianggap tidak berdaya sehingga harus diproteksi melalui filtering (yang bisa mengarah pada sensor, I assume) dan berpotensi ke arah pemberangusan yang lebih luas karena sebagian besar pengalaman negara yang melakukan filter macam ini adalah negara non demokratis. Sementara di pihak lain percaya bahwa memang ada rakyat yang tidak berdaya tetapi filtering satu pihak yang dipaksakan ini tidak akan efektif. Pemberdayaan lebih penting.

Ini sekedar catatan saya aja atas semua diskusi di twitter yang saya ikuti.

Internet dan Sensor